ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI SAHAM: STUDI KASUS PERKARA NOMOR 12/KPPU-M/2023

Abstrak

Hukum persaingan usaha di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan notifikasi kepada KPPU dalam kasus akuisisi saham, memastikan aktivitas tersebut tidak merusak struktur persaingan pasar. Pada kasus Pon Holdings B.V., KPPU menjatuhkan sanksi denda Rp1.250.000.000 akibat keterlambatan notifikasi satu hari. Meskipun kecil, pelanggaran ini menunjukkan komitmen KPPU menjaga kepatuhan hukum. Relaksasi waktu melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 menambah fleksibilitas, namun menghadirkan tantangan baru. Kasus ini menjadi refleksi perkembangan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menjaga ekosistem bisnis sehat dan menarik. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan studi kepustakaan. Hasil temuan pertama bahwa persaingan usaha diatur oleh negara singapura dan amerika sejak periode sebelum 90an sementara indonesia baru mengatur sejak adanya perjanjian IMF tahun 1998, selanjutnya temuan kedua yakni Keterlambatan notifikasi satu hari oleh Pon Holdings B.V. melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, menegaskan pentingnya kepatuhan notifikasi akuisisi. Sanksi Rp1.250.000.000 mencerminkan prinsip proporsionalitas, mempertimbangkan keterlambatan, dampak pasar, dan sikap kooperatif terlapor. Relaksasi waktu notifikasi Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas, namun tetap memerlukan pengawasan ketat. Kasus ini memperingatkan pelaku usaha bahwa pelanggaran administratif memiliki konsekuensi hukum. Digitalisasi sistem, sosialisasi, dan evaluasi batas waktu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Maka tentu perilaku bisnis ini melanggar asas itikad baik dan KPPU sudah menjalankan kepastian hukum