Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia

Abstrak

Masalah lingkungan telah terjadi dalam lingkup global, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Masalah lingkungan bukan hanya menjadi masalah negara-negara maju atau negara-negara terindustrialisasi, termasuk Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah lingkungan di negara-negara berkembang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembangunan. Tanpa tingkat pembangunan, kualitas hidup manusia akan menurun, dan lingkungan akan semakin rusak. Pembangunan harus tetap dilakukan tanpa merusak lingkungan. Keseimbangan ini harus dipertahankan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia telah memperhatikan manajemen lingkungan sejak tahun 1972. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi tidak menghasilkan banyak hasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mengasumsikan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi menghasilkan hasil yang sangat mengecewakan. Penelitian ini ingin melakukan studi terkait implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan dan menemukan hambatan serta solusi dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 di tingkat pemerintah pusat telah mendirikan lembaga penyedia layanan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 tahun 2003 tentang Pendirian Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) di Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi kinerjanya belum dirasakan.