IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN APPRAISAL RIGHTS (HAK MEMINTA SAHAM DIBELI) DALAM MERGER BANK DANAMON DAN BANK NUSANTARA PARAHYANGAN

Abstrak

Merger Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan (BNP) tahun 2019 menjadi studi penting dalam menilai efektivitas penerapan appraisal rights sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Secara normatif, appraisal rights diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 74/POJK.04/2016. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali hanya bersifat formal tanpa menjamin keadilan substantif, terutama terkait transparansi informasi, penentuan harga wajar saham, dan independensi penilai. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum merger telah sesuai dengan ketentuan peraturan, pelaksanaannya belum sepenuhnya melindungi kepentingan ekonomi pemegang saham minoritas. Keterbatasan mekanisme fair value disclosure dan minimnya pengawasan OJK menyebabkan potensi ketimpangan dalam distribusi keadilan korporatif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang memperkuat peran OJK dalam pengawasan pasca-merger, meningkatkan transparansi penilaian saham sesuai PSAK 68, serta menegakkan prinsip good corporate governance agar appraisal rights berfungsi efektif sebagai instrumen keadilan dan kepastian hukum di sektor perbankan nasional.