PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM DISPENSASI KAWIN KARENA KEADAAN MEMAKSA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin akibat keadaan memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun menggeser filosofi dispensasi kawin sebagai jalur darurat terakhir (ultimum remedium) yang kewenangannya mutlak berada di institusi pengadilan. Namun, terdapat kesenjangan yang tajam di lapangan, di mana frasa "alasan sangat mendesak" memicu celah hukum (loophole) berupa lonjakan perkara dengan tingkat pengabulan mencapai 97–99 persen. Ditambah lagi, sekitar 95 persen perkawinan anak justru terjadi di luar pengadilan melalui kelonggaran administrasi dan manipulasi data pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Di sisi lain, anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi memperoleh perlindungan hukum penuh sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, meliputi hak identitas, nafkah, dan waris. Kendati demikian, pemenuhan hak keperdataan tersebut dalam jangka panjang tetap rentan akibat maraknya perceraian dini serta ketidaksiapan psikologis maupun ekonomi dari orang tua yang secara biologis masih dikategorikan sebagai anak.