PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS OVERCLAIM MANFAAT KESEHATAN PADA PRODUK NON-OBAT TANPA DUKUNGAN UJI KLINIK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik overclaim manfaat kesehatan pada suplemen non-obat tanpa uji klinik serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah struktur norma secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hingga regulasi sektoral di bidang pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep overclaim, misrepresentasi, duty of care, serta asas actori incumbit probatio dalam distribusi beban pembuktian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis dan gramatikal. Hasil analisis diarahkan untuk membangun argumentasi mengenai batas klaim yang sah secara hukum, standar pembuktian ilmiah yang dipersyaratkan, serta model pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana dalam kerangka perlindungan konsumen yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif.