KETENTUAN AMBANG BATAS DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 3% DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM KONDISI DARURAT TERTENTU

Authors

  • Fibran Ahmad Firdaus universitas Muhammadiyah jember
  • Aris Yuni Pawestri

DOI:

https://doi.org/10.35586/jyur.v13i1.14495

Keywords:

state budget deficit, legal certainty, fiscal emergency, state finance, state finance law

Abstract

This research examines the normative tension between the 3% GDP budget deficit ceiling under Law Number 17 of 2003 on State Finance and the fiscal flexibility introduced by Law Number 2 of 2020 during the COVID-19 pandemic emergency. The central issue is whether this rigid deficit ceiling satisfies the principle of legal certainty when applied under specific emergency conditions. This study employs normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, employing  a prescriptive analytical method. The findings indicate that the 3% ceiling, as a fixed legal norm, potentially conflicts with legal certainty principles when emergency conditions demand greater fiscal flexibility. This research recommends explicit normative reformulation governing deficit exceptions within a state financial law framework that remains adaptive yet measurable and accountable.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal

‘Azizah Syadza, Hasna’, Wahyuningtyas Alya Gusnawati, dan Lintang Ardiningrum. “Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN.” JURNAL ACITYA ARDANA 1, no. 2 (2021): 75–83. https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1317.

Dwi Nur Maulidia, Mohammad Ricko Kurniawan, dan Muhammad Yasin. “Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental.” Student Scientific Creativity Journal 1, no. 4 (2023): 181–93. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619.

Dwiyanti, Asti. “Hakekat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia.” Jurnal Litigasi Amsir 10 (Agustus 2023).

Illahi, Beni Kurnia, dan Haykal Haykal. “PRINSIP DAN DINAMIKA HUKUM KEUANGAN NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658.

Madjid, Mario Agritama S. W., dan Muh Ilham Akbar. “Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara.” Sanskara Hukum dan HAM 2, no. 02 (2023): 66–79. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268.

Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanti, dan Lailani Sungkar. “Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia: Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia.” Jurnal Konstitusi 22, no. 1 (2025): 020–038. https://doi.org/10.31078/jk2212.

Oktaviani, Devi, Almas Sabila Putri, Louis Anugrah Nusantara Goeltom, dan Siti Nurfaidah. “PERAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA.” JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN 3, no. 11 (2025): 97–103. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6949.

Prasetio, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 327–46. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346.

Rahayu, Febri Puja. “TATA KELOLA EKONOMI GLOBAL (STUDI KASUS: KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID19 DI INDONESIA).” MUSYTARI 19, no. 3 (2025). https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359.

Rusmini. “IMPLEMENTASI STUFENBAU THEORIE HANS KELSEN DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal Hukum Tri Pantang 11, no. 1 (2025): 23–31. https://doi.org/10.51517/jhtp.v11i1.518.

Simon Gerards Iglesias, Sebastian Dullien. “Herausforderungen für die Schuldenbremse: Investitionsbedarfe in der Infrastruktur und für die Transformation.” IMK Policy Brief No. 168 (Düsseldorf), 2024, 168.

Wijayanti, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, dan Arif Ananda Firdaus. “Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle’s Implementation on Circular Letters and Laws.” Reformasi Hukum 28, no. 3 (2024): 234–50. https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM.” Smart Law Journal 2, no. 2 (2023): 114–23.

Buku

Baskoro, Sentot Eko, Dadih Abdulhadi, Sri Yani Kusumastuti, Koramen Haulian Sirait, Miming Lestari, dan M. Afdhal Chatra P. Perekonomian Indonesia: Dinamika dan Tantangan Global. Star Digital Publishing, 2025.

Dewi, Dian Kemala. Fondasi Ilmu Hukum : Teori, Asas, dan Sistem Hukum. Serasi Media Teknologi, 2025.

Rahmawati, Nurlaili, dan Sigit Nurhadi Nugraha. Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perpu : Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah. Penerbit Lindan Bestari, 2021.

Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. Metodologi Penelitian Hukum. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

M.H, Adrian Sutedi, S. H. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem

Keuangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN

Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Sumber Lainnya

Aulia Damayanti. “Analisis Hukum Implementasi Kriteria Kegentingan Yang Memaksa Dalam Kewenangan Presiden Menerbitkan Perppu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009.” Diploma, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC, 2026. https://syekhnurjati.ac.id

Ditha, Meylani Dara. ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2010 – 2023 ( PENDEKATAN VECM). (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG), 2025.

European Council. Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact. Official Journal C 236. European Union / EUR-Lex, 1997.

Published

2026-07-27

How to Cite

Fibran Ahmad Firdaus, & Pawestri, A. Y. (2026). KETENTUAN AMBANG BATAS DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 3% DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM KONDISI DARURAT TERTENTU. Jurnal Yuridis, 13(1), 185–203. https://doi.org/10.35586/jyur.v13i1.14495