MEKANISME DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP: ANTARA POTENSI REHABILITASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Abstrak

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional memperkenalkan pengaturan baru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA). Dalam perkara lingkungan hidup, DPA penting dikaji karena kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, daya dukung ekosistem, hak masyarakat terdampak, dan kepentingan generasi mendatang. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaturan DPA bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup, kesesuaiannya dengan rezim perlindungan dan hak atas lingkungan hidup, serta prospek dan problem implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui telaah KUHAP Nasional, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta literatur hukum pidana dan lingkungan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan ekologis, mendorong kepatuhan hukum, dan memperbaiki tata kelola korporasi. Namun, penerapannya harus dibatasi secara ketat agar tidak menjadi sarana impunitas. DPA harus tetap berada dalam sistem peradilan pidana, diawasi pengadilan, melibatkan masyarakat terdampak, tidak menghapus pertanggungjawaban aktor individual, dan menjadikan pemulihan lingkungan sebagai syarat utama. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis Mahkamah Agung, pedoman internal Kejaksaan, standar penilaian kerugian lingkungan, serta mekanisme pengawasan independen.