UPAYA PEMERINTAH MEWUJUDKAN OPEN GOVERNMENT MELALUI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK
DOI:
https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1.5925Kata Kunci:
Pengaduan masyarakat, Kebijakan publik, Open governmentAbstrak
Penanganan pengaduan masyarakat adalah isu menarik dalam mengkaji pemerintahan demokratis sesuai dengan agenda reformasi. Demokratisasi dan open government hadir adalah konsep yang menekankan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam rangka kestabilan politik di Indonesia saat ini. Inovasi dan teknologi di era globalisasi sangat mendukung upaya negara dalam membangun ruang yang terbuka terhadap kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat merupakan kunci mewujudkan sebuah pemerintahan yang berkualitas di era demokrasi saat ini, tidak terkecuali pada konteks institusi seperti Kementerian Sekretariat Negara sebagai unsur pendukung berjalannya pemerintahan terlebih di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dibedah oleh teori kebijakan publik Grindle melalui variabel konten dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan open government belum terlaksana sesuai harapan mengingat relasi kuasa yang terbatas dalam mendorong implementasi kebijakan ditengah ketidakpastian akibat pandemi. Sehingga perlu sebuah penataan baik manusia, teknologi maupun regulasi demi membangun kapabilitas negara menghadapi situasi krisis terutama Covid-19 ini.
Referensi
ADB, A. D. (2011). Strengthening the Ombudsman Institution in Asia: Improving Accountability in Public Service Delivery through the Ombudsman. Asian Development Bank. diakses dari https://books.google.co.id/books?id=qCkJBgAAQBAJ
Al, G. O. N. (2020). Inovasi Birokrasi. Kepustakaan Populer Gramedia. diakses dari https://books.google.co.id/books id=QV%5C_aDwAAQBAJ
Bappenas. (2010). Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik. Laporan Kajian, 1–174. Cook, S. (2012). Complaint_Management_Excellence (p. 208).
Darumurti, A., Atmojo, M. E., & Fridayani, H. D. (2021). PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN Penerapan Agile Government di Instansi Pemerintahan. Samudra Biru. diakses dari https://books.google.co.id/books?id=xIdmEAAAQBAJ Gascó-Hernández, M. (2014). Open Government: Opportunities and Challenges for Public Governance. Springer New York. diakses dari https://books.google.co.id/books?id=il24BAAAQBAJ
Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. Politics and Policy Implementation in the Third World, 1–311. https://doi.org/10.2307/2619175
Ilyas, A., & Bahagia, B. (2021). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(6), 5231–5239. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1173 OECD. (2016). OECD Kajian Open Government - Indonesia Hal-Hal Pokok. OECD Publishing, 1–24.
Ridwan, R. (2018). Implementasi Kebijakan Keamanan Informasi Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Information Security Policy Implementation In Central Sulawesi Provincial Government
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara. diakses dari https://books.google.co.id/books?id=mHorEAAAQBAJ
