PENGUATAN PUBLIK DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN

Authors

  • herman herman herman Universitas Bina Sarana Informatika

DOI:

https://doi.org/10.33822/jep.v4i2.2761

Keywords:

Dewan perwakilan Rakyat, RUU Penyiaran, teori strukturasi

Abstract

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor. 32/2002 mengenai penyiaran berlangsung dari 2017 hingga saat ini, DPR sebagai pengusul berkomitmen RUU tersebut mutlak disahkan periode DPR 2019-2024. Berlarut-larutnya pembahasan terletak pada tata cara perpindahan dari analog ke digital, dimana masing-masing fraksi memiliki kepentingan. Selain itu DPR juga berpegang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perdebatan antara kepentingan dan peraturan perundang-undangan di DPR menjadi faktor yang sulit disatukan. Melalui studi kualitatif ke lapangan didapatkan bahwa berlarut-larutnya pembahasan RUU terletak pada regulasi di DPR dan perbedaan pandangan terkait penyelenggara multiplexing. Melalui Teori Strukturasi Anthony Giddens dan stategi penelitian yang ditetapkan dapat dilihat peran struktur dan agen dalam pembentukan RUU tersebut, dimana strukturasi dapat dibaca bahwa tindakan-tindakan sosial itu selalu bergulir dari waktu ke waktu, kapanpun dan dimanapun, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan sosial dan tindakan sosial, hal tersebut dapat diamati dari dua konsep besar, yakni agen dan struktur. Agen bisa individu bisa institusi bisa apapun, sedangkan struktur terdiri dari komponen rule dan resources

Author Biography

herman herman herman, Universitas Bina Sarana Informatika

Tenaga Pengajar, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika

References

Ade Armando. (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia. Bentang.

Gazali, E. (2003). Konstruksi Sosial Industri Penyiaran. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Giddens, A. (2016). Teori Strukturasi Dasar Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat.

KPI. (2013). Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media.

Muhammad Mufid. (2010). Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Kencana Prenada Media Group.

Nina Mutmainnah. (2019). “Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia.” Jurnal Komunikasi, 14 (1), 23–40.

pinckey triputra. (2005). Dilema industri penyiaran di Indonesia: Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi, 4.

Rianto, Puji, D. (2014). Kepemilikan dan Intervensi Siaran. Pemantau Regulasi dan Regulator Media.

Sudibyo, A. (2004). Ekonomi Politik Media Penyiaran. LKiS.

Yin, R. K. (2015). Study Kasus Desain & Metode. Rajawali Pers.

Published

2021-07-30

Issue

Section

Artikel