POLITIK PEMBAGIAN KEKUASAAN JABATAN BUMN DALAM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN

Authors

  • Muhammad Haris Zulkarnain Universitas Nasional
  • Syifa Izzati Universitas Nasional

DOI:

https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1.6065

Keywords:

Jabatan, Komisaris, Pemerintahan

Abstract

Politik selalu bersinggungan dengan kekuasaan dan kepentingan. Pembagian kekuasaan jabatan sebagai bentuk praktik transaksional yang dilakukan elit politik setelah pemilu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kekayaan negara di berbagai bidang. Bentuk pembagian kekuasaan jabatan BUMN seperti komisaris utama, komisaris independen, hingga wakil komisaris.Penelitian bertujuan untuk menganalisis politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan pustaka (library research) dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan hingga sumber internet yang relevan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN yang dilakukan oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah dengan mengakomodir eks. Tim sukses, politisi, koalisi partai politik pengusung, dan berbagai latar belakang yang mendukungnya saat Pilpres 2019; dan (2) Adapun dampak dari pembagian politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo Ma’ruf  Amin adalah terjadinya permasalahan kompleks yang sarat akan kepentingan, dimana hal ini bisa menyebabkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga bisa membuat citra dan kinerja profesionalitas BUMN dimata masyarakat menurun, karena telah memilih orang-orang yang sama sekali tidak berkompeten untuk menduduki jawaban

References

Haryanto. 2005. Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.

Imam Hidayat. 2009. Teori-Teori Politik. Malang: SETARA Press.

Madan Sarup. 2011. Panduan Pengantar untuk Memahani Postrukturalisme dan Posmodernisme.Yogyakarta: Medhy Aginta Hidayat.

Malayu Hasibuan S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Mathis, L.R. dan J.H. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management). Jakarta: Salemba Empat.

Michel Foucault. 1990. The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1. New York: Vintage Books.

Jurnal Ilmiah

Ditha Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, Jurnal Lontar, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 16.

I Made Asu Dana Yoga Arta, Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. V, No. 2, Agustus 2017, hlm. 177.

Karisma dkk, Pengaruh Privatisasi Dalam Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jurnal Caraka Prabu, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 198.

Mangihut Siregar, Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Journal Uwks, 2021, hlm. 4.

Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 128.

Muhammad Insa Ansari, “Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 551-568.

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9, No. 1, Mei 2020, hlm. 112.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Internet

Cnbc, https://www.cnbcindonesia.com/market/20220317153934-17-323658/target-erick-thohir-jumlah-bumn-tinggal-37-perusahaan/amp, diakses pada Kamis 12 Mei 2022, Pukul. 13.46 Wib.

Kompas.com., https://https://money.kompas.com/read/2021/06/14/143208626/apa-itu-komisaris-pengertian-tugas-gaji-dan-wewenangnya?page=all, diakses pada Rabu 18 Mei 2022, Pukul. 17.00 Wib.

Sumber Lainnya

Academia.edu.,www.academia.edu.https://www.academia.edu/22668515/penerapan_teori_terhadap_regulasi_akuntansi, diakses pada Kamis 12 Mei 2022, Pukul 13.43 Wib.

Downloads

Published

2022-02-15

How to Cite

Zulkarnain, M. H., & Izzati, S. (2022). POLITIK PEMBAGIAN KEKUASAAN JABATAN BUMN DALAM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN. PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 3(1), 83–95. https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1.6065