Perlindungan Hukum Dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan

Abstrak

Hukum kepailitan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menghadapi tantangan menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap perusahaan insolven dengan penyelesaian utang yang belum terbayar. Prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi dari UUD 1945 menjadi dasar pengaturan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis perundang- undangan dan implementasi Undang-Undang Kepailitan. Hukum kepailitan di Indonesia mengakui pentingnya asas kelangsungan usaha namun implementasinya masih cenderung pada likuidasi aset debitur. Perubahan legislatif dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ke Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menunjukkan evolusi dalam penanganan kasus kepailitan, namun masih ada kebutuhan untuk lebih mengeksplorasi konsep "corporate rescue" seperti praktik internasional. Meskipun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah mengatur mekanisme yang lebih komprehensif untuk penyelesaian kepailitan, tantangan utama tetap pada penyeimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur dengan upaya menyelamatkan perusahaan yang masih insolvensi. Diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perusahaan yang berpotensi dalam konteks kepailitan.