EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PERDATA BERIMPLIKASI PAJAK

Abstrak

Perdata atas status kepemilikan atau penguasaan suatu objek pajak dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan, termasuk penetapan, pemungutan, dan penagihan pajak.  Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali tetap melaksanakan prosedur perpajakan meskipun status hukum objek pajak masih dalam proses sengketa di pengadilan negeri, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum dan kerugian bagi wajib pajak.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi wajib pajak jika terjadi sengketa perdata yang melibatkan utang pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, meneliti norma-norma hukum yang mendefinisikan hak dan kewajiban perpajakan, serta prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam kerangka hukum pajak dan perdata.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur perlindungan wajib pajak dalam konteks konflik antara tanggung jawab perpajakan dan proses hukum perdata.  Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan pendekatan hukum yang lebih fleksibel agar konsep keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan secara adil bagi semua pihak.