PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATISCHE DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERIAN IZIN TAMBANG NIKEL (STUDI PUTUSAN NO.118/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST)

Abstrak

Tingginya nilai strategis pada sektor pertambangan menjadikannya rawan akan praktik korupsi, terutama dalam proses perizinan tambang. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst yang melibatkan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyalahgunaan wewenang pemberian izin usaha pertambangan nikel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum pidana pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, keterkaitan ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penerapan asas lex specialis systematische derogat legi generali, serta penerapan asas lex specialis systematische derogat legi generali dalam penanganan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang menurut Putusan No. 118/Pid.Sus-TpK/2023/PN Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terkait pemberian izin telah dihapus dalam perubahannya melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Akibatnya, asas lex specialis systematische derogat legi generali tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena tidak lagi terdapat ketentuan khusus yang hidup dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk dapat menjadi acuan pembanding. Dengan demikian, penyelesaian hukum dalam putusan ini telah tepat dan asas lex specialis systematische derigat legi generali tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.