Pemberantasan Revenge Porn di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Ditinjau dengan Hukum Positif di Indonesia

Abstrak

Revenge Porn sedang marak terjadi di kalangan anak-anak atau siswa SMA yang berpacaran. Terlebih terdapat aturan main mengenai revenge porn itu sendiri di peraturan perundang-undangan. Maka daripada itu perlu adanya sebuah penelitian lebih lanjut mengenai revenge porn sebagai tindak pidana, pengaturan revenge porn ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan untuk mengetahui prosedur pelaporan ketika terjadi kasus revenge porn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa revenge porn merupakan sebuah tindak pidana apabila terdapat niat pelaku untuk membalaskan dendamnya kepada korban karena beberapa faktor seperti rasa sakit hati yang dialami pelaku. Terlebih selain revenge porn pun juga dapat terjadi pemaksaan dan pemerasan yang dapat memperberat pelaku ketika dipalorkan oleh korban. Dalam UU ITE, terdapat ketentuan revenge porn yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3). Relevansi antara UU ITE dan TPKS adalah terbukanya alat bukti elektronik dalam UU ITE yang dapat digunakan dalam keperluan korban di dalam melaporkan korban dengan UU TPKS. Prosedur pelaporan atas kasus revenge porn dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.