HAK DAN KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA PASUBAYA MAWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG
DOI:
https://doi.org/10.35586/jhs.v5i1.12775Kata Kunci:
Pasubaya Mawarang, Anak, Subjek Hukum, UU Perkawinan, UU Perlindungan AnakAbstrak
Penelitian ini menganalisis hak dan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam Pasubaya Mawarang pada perkawinan pada gelahang, serta menelaah relevansinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui telaah terhadap KUHPerdata, Undang- Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasubaya Mawarang memiliki legitimasi hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar prinsip kepentingan terbaik anak. Anak hasil perkawinan pada gelahang harus dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri dengan hak keperdataan dan perlindungan hukum yang seimbang, sehingga nilai-nilai hukum adat Bali dapat diharmonisasikan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Referensi
Agus Wisnuwardhana Suarsa, Widya Oktavia, dan Kenjiro Adriano Silaban, “Pernikahan Pada Gelahang: Solusi Kultura untuk Pasangan Anak Tunggal di Bali,” Ensiklopedia Social Review 7, no. 2 (2025): 133–137. https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3276.
Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7, no. 1 (2025): 603–604.
Ayu Putu Kusuma Wardhani, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny Eta Widyanti, “Navigating Dual Lineage: Inheritance Uncertainty for Children of Pada Gelahang Marriages in Bali,” International Journal of Innovative Education Research and Multidisciplinary 7, no. 3 (2024): 1196–1200, https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i3.591.
Cindy, “Pengaturan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Pada Gelahang di Bali,” Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 9 (2023): 885–893, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.671.
Evi Djuniarti, “Perkawinan ‘Pada Gelahang’ serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 459–471, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.459-471.
Hanif Maulana Yusuf, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, dan Insan Noor Zaman, “Hak Asasi Manusia (HAM),” Advances in Social Humanities Research 1, no. 5 (2023): 511–515, https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58.
I.G.A. Mirah Laksmi Utari, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak, “Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena ‘Ngrembug’ pada Tradisi Bali,” Indonesian Journal of Public Administration Review 2, no. 3 (2024): 2–7, https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4005.
Kurniasih BR Bangun, “Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Bangun Bagi atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Bagi),” Jurnal Hukum 15, no. 2 (2021): 276–291.
Nafi Mubarok, “Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 25, no. 1 (2022): 31–44, https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44.
Putu Dyatmikawati, “Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” DIH: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 14 (2011): 107–123. https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.273.
Putu Karunia Sai Sathya dan Rahmi Zubaedah, “Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris dalam Perkawinan Pada Gelahang dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 2.B (2025): 233–241, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9818.
Raden Roro Hanny Alfi Syahrin Rahazade dan Yunanto, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan,” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 12634–12636.
Rahman, R. T., & Alwi. (2025). “Membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat: Studi kasus community governance di Kota Makassar.” AMARENDA: Public Administration and Government Journal, 4(3), 456–467. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.81.
Selvyani, “Konsep Rwa Bhineda sebagai Paradigma Pluralisme dalam Keberagaman Agama di Bali,” Śruti: Jurnal Agama Hindu 5, no. 1 (2024): 20–30, https://jurnal.ekadanta.org/index.php/sruti/article/view/619.
Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, “Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP,” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2, no. 4 (2024): 360–369, https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4397.
Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini,” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 449–464.
Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” Jurnal Dialektika Hukum 2, no. 1 (2020): 58–63.
Wayan Jordi, Kahar Lahae, dan Sri Susyanti, “Kedudukan Anak Perempuan sebagai Anak Tunggal dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali,” Jurnal Ilmiah Advokasi 10, no. 1 (2022): 53–61.
Wayan P. Windia, “Pernikahan Pada Gelahang,” Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang 1, no. 3 (2018): 225.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
