PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA

Abstrak

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk untuk mengelola investasi dan kekayaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, bertujuan untuk memaksimalkan investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara. BPI Danantara diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan yang diaudit oleh auditor independen dan melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas, termasuk lembaga-lembaga, seperti KPK, BPK, dan OJK. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, masih ada kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan di dalam Dewan Pengawas. Tanggung jawab atas kerugian investasi sepenuhnya menjadi beban BPI Danantara, bukan negara, hal ini yang menimbulkan celah tentang akuntabilitas moral pengelola investasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Mekanisme Transparansi Pengawasan dalam Badan Pengelola Investasi  Daya Anagata Nusantara terhadap Penyelenggaraan Investasi Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan dan menekankan pentingnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Diharapkan BPI Danantara dapat menjadi model pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.