PERAMPASAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah perampasan keuntungan, yaitu mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh suatu badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan mekanisme perampasan keuntungan korporasi dalam pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perampasan keuntungan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, ketidakjelasan regulasi, dan kurang efektifnya penerapan sanksi terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi. Penerapan mekanisme perampasan keuntungan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memulihkan aset negara dan memberantas korupsi korporasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan koordinasi antarlembaga agar mekanisme perampasan keuntungan dapat diterapkan secara lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.