Legal Liability of Skincare Owners Regarding Overclaim on Beauty Products
DOI:
https://doi.org/10.35586/flj.v2i1.9889Keywords:
Pertanggungjawaban Hukum, Owner Skincare, Overclaim, Produk KecantikanAbstract
The growth of the Indonesian cosmetics industry reached 21.9% with details of 913 companies in 2022 and 1,010 companies in mid-2023. This encourages business actors to compete so that a series of innovations and advertising strategies are carried out in order to attract consumers' attention. However, in the advertising process, business actors sometimes overclaim the contents of their products. On the other hand, the existence of this overclaim is not accompanied by consumer knowledge of the contents of a beauty product. This study examines in more depth the role of law in protecting consumers and the legal responsibility of skincare owners as business actors for overclaiming their beauty products. The research method used is juridical-normative with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the role of law in protecting consumers against overclaims in product marketing has been accommodated in Indonesian national law starting from UUPK to BPOM-level regulations. Regarding legal accountability, it is mandatory for business actors as regulated in the UUPK and BPOM Regulation Number 3 of 2022.
References
Artikel Jurnal:
Arumbi, N. D., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(2), 25–34. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.127.
Hasudungan, G. G., Turisno, B. E., & Aminah. (2016). Perlindungan Konsumen terhadap Iklan yang Menggunakan Kata Superlatif. Diponegoro Law Review, 5(2), 1–15.
Kuncoro, A. A. P. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KATA OVERCLAIM PADA IKLAN PRODUK SKINCARE. Universitas Islam Indonesia.
Nasution, A. (2017). PERLINDUNGAN KONSUMEN; TINJAUAN SINGKAT UU NO. 8/1999—L.N. 1999 NO. 42. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(2), 111. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1329.
Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 5(2).
Prameswari, P. C., & Purwanti, N. P. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS OVERCLAIM KANDUNGAN PADA PRODUK WATER GEL MOISTURIZER THE ORIGINOTE. 11(9).
Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. PRANATA HUKUM, 7(1), 79–88.
Sakti, M., Ramdhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL. Jurnal Yuridis, 2(1), 62–77.
Sakti, M., Suwadi, P., & Waluyo, B. (2023). IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEE IN INDONESIA’S ECOMMERCE. JPB: International Journal of Professional Business Review, 8(4). https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1391.
Sari, B. P., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Overclaim Pelaku Usaha dalam Label Obat Ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 4, 89–100.
Tahaanii, A. N., & Waluyo. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(22), 1–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.10077406.
Buku:
Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram university Press.
Halaman Web:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy. Ekon.Go.Id. https://ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy.
Qothrunnada, K. (2024). Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk dan Ciri-cirinya. Detik.com. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya.
Ramadhanty, N. (2024). BPOM Akan Tarik Izin Produk Skincare Lokal yang Overclaim. Tirto.id. https://tirto.id/bpom-akan-tarik-izin-produk-skincare-lokal-yang-overclaim-g4g2.
Tim CNN. (2024). BPOM Ancam Cabut Izin Edar Kosmetik Overclaim. CNN. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240930164047-92-1150023/bpom-ancam-cabut-izin-edar-kosmetik-overclaim.
Waluyo, D. (2023). Fenomena Cantik Industri Kosmetik. Indonesia.go.id. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7804/fenomena-cantik-industri-kosmetik?lang=1.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Forschungsforum Law Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Hak Cipta (c) 2022 Forschungsforum Law Journal (FLJ)
Forschungsforum Law Journal (FLJ) di dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 International License.
1. Lisensi
Penggunaan artikel untuk tujuan non-komersial akan diatur oleh lisensi Atribusi Creative Commons seperti yang saat ini ditampilkan di Creative Commons Attribution 4.0 International License..
2. Jaminan Penulis
Penulis menjamin bahwa artikel tersebut asli, ditulis oleh penulis yang disebutkan, belum pernah dipublikasikan sebelumnya, tidak mengandung pernyataan yang melanggar hukum, tidak melanggar hak-hak orang lain, tunduk pada hak cipta yang diberikan secara eksklusif kepada penulis, dan bebas dari hak-hak pihak ketiga mana pun, dan bahwa izin tertulis yang diperlukan untuk mengutip dari sumber-sumber lain telah diperoleh penulis.
3. Hak Pengguna/Publik
Semangat Forschungsforum Law Journal (FLJ) adalah untuk menyebarkan artikel yang diterbitkan sebebas mungkin. Di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 International License.. Forschungsforum Law Journal (FLJ) mengizinkan pengguna untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan menampilkan karya untuk tujuan non-komersial saja. Pengguna juga harus mencantumkan penulis dan Forschungsforum Law Journal (FLJ) dalam mendistribusikan karya di jurnal dan media publikasi lainnya.
4. Hak Penulis
Penulis memiliki semua hak atas karya mereka yang diterbitkan, seperti (namun tidak terbatas pada) hak-hak berikut ini:
- Mereproduksi karya
- Menyiapkan karya turunan berdasarkan karya tersebut
- Mendistribusikan salinan karya
- Mempertunjukkan ciptaan di depan umum
- Menampilkan karya secara publik
- Hak cipta dan hak milik lainnya yang berkaitan dengan artikel, seperti hak paten,
- Hak untuk mengarsipkan sendiri artikel tersebut,
- Hak untuk membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi artikel yang diterbitkan (misalnya, mengirimnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini (Forschungsforum Law Journal).
5. Kepengarangan Bersama
Jika artikel disiapkan bersama oleh lebih dari satu penulis, setiap penulis yang mengirimkan naskah menjamin bahwa dia telah diberi wewenang oleh semua penulis bersama untuk menyetujui pemberitahuan hak cipta dan lisensi (perjanjian) ini atas nama mereka, dan setuju untuk memberi tahu rekan-rekan penulisnya tentang ketentuan kebijakan ini. Forschungsforum Law Journal tidak akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mungkin timbul karena perselisihan internal penulis. Forschungsforum Law Journal hanya akan berkomunikasi dengan penulis yang bersangkutan.
6. Royalti
Sebagai jurnal yang dapat diakses secara terbuka dan menyebarluaskan artikel secara gratis di bawah istilah lisensi Creative Commons yang disebutkan, penulis menyadari bahwa Forschungsforum Law Journal tidak memberikan hak kepada penulis untuk mendapatkan royalti atau biaya lainnya.
7. Lain-lain
Forschungsforum Law Journal akan menerbitkan artikel (atau menerbitkannya) dalam jurnal jika proses editorial artikel berhasil diselesaikan. Editor JOSI dapat memodifikasi artikel dengan gaya tanda baca, ejaan, huruf besar, referensi, dan penggunaan yang dianggap sesuai. Penulis mengakui bahwa artikel tersebut dapat dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh publik dan akses tersebut tidak dipungut biaya untuk pembaca seperti yang disebutkan pada poin 3.
