Konversi Letter C Menjadi Sertifikat Hak Milik Guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya penggunaan Letter C sebagai bukti penguasaan tanah, meskipun dokumen tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum, terutama dalam sengketa, peralihan hak, dan pengembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme konversi Letter C menjadi Sertipikat Hak Milik melalui pendekatan sistem hukum yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada aspek substansi hukum, dikaji ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan Menteri ATR/BPN terkait pembuktian hak. Pada aspek struktur hukum, dianalisis peran perangkat desa dan Badan Pertanahan Nasional dalam proses konversi. Sementara itu, aspek budaya hukum menyoroti persepsi masyarakat yang masih menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah memberikan dasar kepastian hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti administrasi desa yang belum tertib, lemahnya verifikasi historis, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikasi tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan administrasi desa, digitalisasi arsip pertanahan, peningkatan koordinasi, serta edukasi publik guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal.