Kepastian Hukum Electric Vehicle dalam Menunjang Pendistribusian Barang sebagai Implementasi Green Logistics di Indonesia

Abstrak

Berdasarkan penelitian Institute for Management Development (IMD) tahun 2024, perekonomian Indonesia berkembang setiap tahunnya, dimana pada tahun 2024, Indonesia berada pada posisi ke-27 dari 67 negara, pada tahun 2023 lalu Indonesia berada di posisi ke-34. Peningkatan perekonomian, terutama dalam perdagangan menciptakan kenaikan terhadap permintaan aktivitas logistik. Namun, aktivitas logistik juga berdampak pada lingkungan. Berdasarkan Laporan ADB (Asian Development Bank) tahun 2022, Sektor transportasi menyumbang sekitar 15–20% emisi CO₂ di Asia Tenggara, dengan transportasi logistik sebagai kontributor utama. Dalam hal ini, solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle, selanjutnya disingkat EV). Pemerintah sendiri telah mendorong adopsi EV melalui kebijakan regulasi, namun regulasi tersebut belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan metode penelitian ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek hukum tetapi juga hambatan praktis dalam implementasi EV, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan solusi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan EV dalam green logistics sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang juga selaras dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. EV diharapkan dapat mendukung terwujudnya pendistribusian barang yang lebih ramah lingkungan, terutama mengingat tujuan Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission. Meskipun telah ada regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan EV dalam green logistics, tetap diperlukan peraturan turunan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap EV dalam menunjang pendistribusian barang, terutama sebagai kepastian hukum penerapan green logistics di Indonesia.