Birokrasi dan Politik dalam Tata Kelola Pemerintahan : Implementasi Sistem Merit dalam Kementrian Hak Asasi Mansusia
Keywords:
Bureaucracy, Merit system, Ministry of Human RightAbstract
This article explores the relationship between bureaucracy and politics in the context of administrative reform in Indonesia, focusing on the implementation of the merit system at the Ministry of Human Rights (HAM) following its separation from the Ministry of Law and Human Rights in 2024. The merit system is a crucial tool for establishing a professional, neutral, and competency-based bureaucracy. This study employs a qualitative approach using descriptive case studies. Findings reveal that despite initial efforts such as merit-based civil servant recruitment significant challenges remain, including political interference, lack of integrated personnel data, and budget constraints. Policy recommendations include strengthening oversight, digitizing human resource management, and encouraging public participation to ensure accountability. This research highlights the importance of consistent, objective standards in applying the merit system to achieve good governance.
References
ANTARA News. (2023). KASN sebut intervensi politik jadi tantangan penerapan sistem merit. Retrieved 25 April 2025, from https://www.antaranews.com/berita/3350775/kasn-sebut-intervensi-politik-jadi-tantangan-penerapan-sistem-merit
ANTARA News. (2024). Menteri Supratman: Kami membangun sistem untuk terapkan sistem merit. Retrieved 25 April 2025, from https://www.antaranews.com/berita/4441613/menteri-supratman-kami-membangun-sistem-untuk-terapkan-sistem-merit
BKN. (2020). Pedoman Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Badan Kepegawaian Negara.
Chairiah, A., S, A., Nugroho, A., & Suhariyanto, A. (2020). Implementasi sistem merit pada aparatur sipil negara di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16(3), 383–400. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704
Daniarsyah, D. (2017). Penerapan sistem merit dalam rekrutmen terbuka promosi jabatan pimpinan tinggi ASN (suatu pemikiran kritis analisis). Civil Service, 11(2), 39–47.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge.
Detiksulsel. (2024). CPNS Kemenkumham 2024: Formasi, Syarat dan Tata Cara Pendaftarannya. Retrieved 24 April 2025, from https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7499532/cpns-kemenkumham-2024-formasi-syarat-dan-tata-cara-pendaftarannya
DJKI. (2024). Kemenkum Perkuat SDM dan Kekayaan Intelektual untuk Dorong Pembangunan Nasional. Retrieved 25 April 2025, from https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/kemenkum-perkuat-sdm-dan-kekayaan-intelektual-untuk-dorong-pembangunan-nasional?kategori=agenda-ki
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Birokrasi yang Melayani dan Profesional. Gadjah Mada University Press.
Gedeona, H. T. (2013). TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN (NETWORKING MANAGEMENT) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 10(3). https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.15
Ismail, N. (2019). Merit system dalam mewujudkan transparansi pembinaan karier aparatur sipil negara. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(1), 33-42.
KASN. (2019). Tantangan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten dan Kota. Retrieved 25 April 2025, from https://storage.kasn.go.id/website-kasn/post_attachment/4fc4af61-04ea-4e55-a89b-930656cc8981/Tantangan%20Penerapan%20Sistem%20Merit%20dalam%20Manajemen%20ASN%20di%20Pemerintah%20Kabupaten%20dan%20Kota%20Policy%20Brief%20KASN%20ISSN%202665-0482%20.pdf
Kemenkum. (2024). Wamenkum Tegaskan Jenjang Karir di Kemenkum Menggunakan Sistem Merit dengan Prinsip Keadilan. Retrieved 25 April 2025, from https://kemenkum.go.id/berita-utama/wamenkum-tegaskan-jenjang-karir-di-kemenkum-menggunakan-sistem-merit-dengan-prisip-keadilan?csrt=8543259096846748249
Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. H. (2020). Penerapan sistem merit dalam birokrasi Indonesia untuk mewujudkan good governance. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 139-148.
Kompas.com. (2024). Kemenkumham dipecah jadi 3 kementerian, Yusril: Supaya lebih fokus. Retrieved 24 April 2025, from https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/10271091/kemenkumham-dipecah-jadi-3-kementerian-yusril-supaya-lebih-fokus
Lipsky, M. (2019). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.
Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Mendapo: Journal of Administrative Law, 6(1), 85-105.
Nuraini, I. (2018). "Transparansi Rekrutmen ASN di Era Digital: Studi pada Kementerian Hukum dan HAM." Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1), 45–60.
Osborne, S. P. (2017). “Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society Through Public Service Delivery.” Public Management Review, 19(5), 640–661.
Pasiak, P., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2020). Pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan sistem merit menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada Pemerintah Kota Bitung. Lex Administratum, 8(2).
Perdana, G. (2019). Menjaga netralitas ASN dari politisasi birokrasi [Protecting the ASN neutrality from bureaucracy politicisation. Negara Hukum, 10(1), 109 - 128.
Saputra, T. D. (2023). Efektifitas Penerapan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia). Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(3), 2063-2074.
Saragih, E., & Simanjuntak, L. (2021). "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Seleksi ASN Berbasis Merit." Jurnal Reformasi Administrasi, 8(2), 130–145.
Sekretaris Kabinet. (2024). Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Retrieved 15 April 2025, from https://setkab.go.id/penyelenggaraan-manajemen-talenta-aparatur-sipil-negara/.
Tempo. (2024). Menteri Hukum Ungkap 2 Fokus Usai Kemenkumham Dipecah: Penerimaan ASN dan Sistem Merit. Retrieved 25 April 2025, from https://www.tempo.co/hukum/menteri-hukum-ungkap-2-fokus-usai-kemenkumham-dipecah-penerimaan-asn-dan-sistem-merit-1163449
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Cindy Kartika, Dhara Fatimah Azzahra, Najwa Aqilah Ferrysca, Nava Nur Alianinggrum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
