STATUS UTANG KREDITOR SINDIKASI DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Abstrak

Dengan berkembangnya ekonomi, permintaan kredit dari masyarakat dan pengusaha meningkat, tetapi peraturan saat ini membatasi bank melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kebutuhan dana sering melebihi batas BMPK, sehingga alternatif seperti kredit sindikasi digunakan untuk penyediaan dana dalam skala besar. Kredit sindikasi menimbulkan komplikasi berbeda dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang terkait erat dengan utang piutang. Artikel ini membahas regulasi kredit sindikasi di Indonesia dan status utangnya dalam kepailitan dan PKPU, menggunakan penelitian normatif yang meneliti data sekunder. Meskipun belum ada undang-undang khusus, kredit sindikasi berpedoman pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur status kreditor sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi harus memperhatikan klausul mengenai pemisahan atau penyatuan hak kreditor sindikasi.