PENGATURAN HUKUM TERKAIT NETRALITAS KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Abstrak

Kurator memegang peran vital dalam proses kepailitan, terutama dalam mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditur. Peran sentral ini menuntut kurator untuk senantiasa bersikap netral dan profesional agar tidak merugikan salah satu pihak, baik kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait netralitas kurator dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, serta mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun ketentuan normatif mengenai netralitas kurator telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya fungsi pengawasan dari hakim pengawas dan asosiasi profesi, serta minimnya kesadaran hukum dari para pihak. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan permasalahan ini adalah perkara kepailitan CV. Mekar Abadi, di mana dugaan manipulasi tagihan oleh kurator menunjukkan lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, bukan preventif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, termasuk pertimbangan pembentukan badan pengawas independen untuk mendukung integritas proses kepailitan.