Pembatasan Penetapan Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Tri Urvi Widhianie, Ahmad Tholabi Kharlie, Irfan Khairul Umam

Sari


Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang mana Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menetapkan putusan yang berisi norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga penelitian ini menjelaskan mengenai pembatasan penetapan norma baru dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan norma baru dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu perlu ada adanya batasan-batasan agar Mahkamah Konstitusi tidak bisa dengan bebas menetapkan norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.


Kata Kunci


Judicial review; judicial restraint; ultra petita; perumusan norma baru; Mahkamah Konstitusi.

Article Metrics

Sari view : 58 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##



Indexing By