DUALISME KEWENANGAN MENGADILI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA LANGSA-ACEH

Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani

Sari


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode meneliti hak kewenangan mengadili perkara anak di Kota Langsa-Aceh dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar’iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.

Kata Kunci


Kewenangan Mengadili, Anak, Kejahatan Pelecehan Seksual

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Lubis, Zulkarnain dan H. Ritonga Bakti. 2016. Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah.

Jakarta: Prenamedia Group

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Jakarta: Penerbit UII Press

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:

Alumni

R, Babbie. 1977. The Practice of Social Research Practice. Belmont: Wadworth

Soetedjo,Wigiati dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Jakarta: Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia

and the Free Aceh Movement




DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.771

Article Metrics

Sari view : 199 times
PDF - 202 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Indexing By