GOOD GOVERNANCE MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI REFORMULASI SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Berlian Berlian, Aras Firdaus

Sari


Kebijakan berbasis bukti dalam sistem peradilan pidana nasional bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional membutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti untuk sistem peradilan nasional, membantu negara mencapai good governance dan daya saing bangsa.  Permasalahannya, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan berbasis bukti pada sistem peradilan pidana penting pada bidang keterbukaan informasi publik, peraturan, pengembangan mekanisme untuk memantau kinerja otoritas publik, serta adanya pembaharuan kebijakan berbasis bukti melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan penelitian ini ialah suatu langkah menuju penyelenggaraan good governance melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.


Kata Kunci


Good governance, Kebijakan, Peradilan, Pidana

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Arifin Tahir, 2011, Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah. Jakrta: Pustaka Indonesia Press.

Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sahya Anggara, 2018, Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia

Karya Ilmiah:

Achmad Budi Waskito, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1

Edy Topo Ashari, 2010, Reformasi Pengelolaan Sdm Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 6, No. 2

Hanson, R.F., Self-Brown, S., Rostad, W.L., & Jackson, M.C. 2016. The what, when, and why of implementation frameworks for evidence-based practices in child welfare and child mental health service systems: child Abuse & Neglect, 53.

Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1

Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2

Neneng Siti Maryam, 2016, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Vol. 6 No. 1

Petrosino A., Boruch R. 2014 Evidence-Based Policy in Crime and Justice. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Springer, New York, NY.

Pujiyono, 2012, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1

Rusli Muhammad, 2009, Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 4

Kusnu Goesniadhie S, 2010, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal Hukum, Vol. 17, No.2

Sumber Lainnya:

Ombudsman, Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum, diakses pada 11 November 2019,https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum diakses pada 11 November 2019

Ombudsman, Ombudsman Lakukan Survei Kepatuhan Hukum Lembaga Penegak Hukum, diakses pada 14 april 2022, https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lakukan-survei-kepatuhan-hukum-lembaga-penegak-hukum




DOI: http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3847

Article Metrics

Sari view : 88 times
PDF - 31 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Jurnal Yuridis has been Indexed by: