PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Erika Erika

Sari


The problem of land conflicts in the territory of Ulayat Land of Customary Law Community conducted by the company as an investment actor conducting business activities in the field of mineral and coal mining and its settlement efforts can not be explained through the only normative juridical approach, but the holistic and integrative approach. Approaches known in social science, sociology, and legal anthropology can be used to explain the issue of dispute resolution based on local potential. The choice of conflict resolution of conflicts arising from unequal distribution and management of resources and unequal power and authority, to address these types of conflicts should be put forward with justice and benefit as the main objective, not the legal certainty aspect.


Kata Kunci


Ulayat Land, Customary Law Community, Legal Politics

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ade, Maman. 2005. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ade, Saptomo. 2010. Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta: Grasindo

Hs, Salim. 2014. Hukum Pertambangan Mineral dan batu bara, Jakarta: Sinar Grafika

Ida, Nurlinda. 2009. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada

L Tanya, Bernard. 2010. Hukum Dalam Ruang Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing

Mordiono, et al. 1992. Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat

Myrna. 2012. Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara, Jakarta: Epistema Institute

Siti, Maimunah. 2012. Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Pertambnagan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal, Malang: Intras Publishing

Sudjito. 2012. Hukum Dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sumardjono, Maria. 2007. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas

Sumardjono, Maria. 2011. Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Gadjah Mana University Press

Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

Tolib, Setiady. 2008. Inti Sari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakan, Bandung: Alfabeta

Tri, Hayati. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Umar, Sholehudin. 2011. Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press

Internet :

Herlambang P Wiratraman, Herlambang, et al., “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nassional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,”

http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf

http://surabaya.tribunnews.com/2017/04/07/siswa-madrasah-dan-pembina-pramuka-tewas-tenggelam-di-lahan-bekas-tambang-kapur-begini-kronologinya

http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di-lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161121200937-20-174240/lubang-tambang-di-kaltim-akibatkan-27-korban-tewas/

http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2015/05/Kertas-Posisi-Hari-Anti-Tambang-2015.pdf, diakses pada 27 Juni 2018

https://www.researchgate.net/publication/308946419_Politik_Hukum_Pengelolaan_Pertambangan_Mineral_dan_Batubara_dengan_Pendekatan_Economic_Analysis_of_Law.New.okezone.com, diakses pada 4 Nopember 2010

P. Wiratraman, Herlambang, et. al., 2014, laporan akhir tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nassional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,

http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf

Samarinda.prokal.co/read/news/9340-banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa-tuntut-ganti-rugi.html, diakses tanggal 22 juli 2017,

news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan,

news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan di akses tanggal 22 Juni 2018


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.