SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS PT X DI KOTA Y)

Penulis

  • Ayang Fristia Maulana Progaram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.35586/.v4i2.251

Kata Kunci:

State Land, Power Of Attorney Charges Deposit Rights

Abstrak

State land is land directly controlled by the state as stated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. State land is not an object of Mortgage Rights, the object of mortgage is the right to land with the status of “Right of Ownership”,” Right to Exploit”, Right to Build” and “Rights to Use” as described in Article 51 of BAL in Article 4 UUHT. Because state land is not the object of mortgage rights, it is not justified if the state land is guaranteed as the repayment of debtor's debt which is tied up with Power of Attorney Charging the Deposit Rights. In this case, the debtor is a legal entity of a Limited Liability Company engaged in real estate which has located permission for land acquisition. The land to be acquired has the right of ownership status which is then released by the owner with the provision of compensation. After the release of the land rights, the released land will become state land as set forth in Article 19 of the BAL. This is the land which is released as collateral by the debtor to the creditors.

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djuhaendah, Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Pemiasahan Horizontal, Bandung: Citra Aditya Bakti

Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan

Hasanuddin, Rahman. 1996. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Kredit Perbankan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

H.S, Salim. 2011. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

. 2016. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Isnaeni, M. 2016. Pengantar Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT Revka Petra Media Mahmud Marzuki, Peter. 2009. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Premada Media

Group

Prasastinah Usanti, Trisadini dan Leonora Bakarbessy, 2016. Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Surabaya: PT Revka Petra Media

Satrio, J. 1993. Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek (BW), Terjemahan Soebekti

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. Berita Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 647

Peraturan Menteri agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Unduhan

Diterbitkan

2018-01-11

Cara Mengutip

Maulana, A. F. (2018). SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS PT X DI KOTA Y). Jurnal Yuridis, 4(2), 192–204. https://doi.org/10.35586/.v4i2.251

Terbitan

Bagian

Articles