DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penulis

  • Lutfil Ansori

DOI:

https://doi.org/10.35586/.v2i1.165

Kata Kunci:

Discretion, Responsibility, Government Officials

Abstrak

This paper aims to determine the limits of the use of discretion in governance and its responsibility when there is a deviation of the law. As a welfare state, the principle of legality alone is not enough to be actively involved in serving the interests of the community. This discretion emerged as an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of the principle of legality (wetmatigheid van bestuur). The use of discretionary powers by government officials can only be done in certain cases where the legislation in force does not set or because the existing regulations governing something is not clear, and it is done in an emergency / urgent in the interest of public. Bounds in the use of discretion is the General Principles of Good Governance (AUPB). While responsibility for discretionary decisions is divided into two, (1) as the responsibilities of office and (2) as a personal responsibility. As the responsibilities of office, when acting for and on behalf of the office (ambtshalve) in which there is no matter of maladministration. As a personal responsibility, if the use of
these powers are matters of maladministration.

Biografi Penulis

Lutfil Ansori

Lutfil  Ansori,  SHI.,  MH lahir  di  Tuban  pada  13 November  1983,  adalah  dosen Fakultas  Hukum Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta tahun 2007dan  Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2012 dengan konsentrasi kajian HTN/HAN. Karya ilmiah yang telah dihasilkan penulis antara lain Pertanggungjawaban  Wakil  Presiden  Menurut  Sistem Pemerintahan Indonesia:  Studi  Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca  Perubahan  UUD  1945(Jurnal Yuridis, 2014), Eksistensi dan Keberlakuan Ketetapan MPR setelah Perubahan UUD 1945 (Prociding Hasil Penelitian Penerbit LPPM UPN “Veteran” Jakarta, 2015).

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press

Atmosudirjo, S. Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia

Basah, Sjachran. 1997. Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni

Erliyanna, Anna. 2005. Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

HR, Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press

______. 2009. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press

______. 2011. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Koentjoro, Diana Halim. 2004. Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia

Lotulung, Paulus Effendi. 1993. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bandung: Citra Aditya Bakti

Manan, Bagir. 2008. “Peraturan Kebijakan”, Varia Peradilan, Desember 2008

Marbun, SF. 1997. Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty

______. dkk. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press

______, dan MD, Moh. Mahfud. 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,Yogyakarta: Liberty

Muchsin. 2009. “Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2008”, Varia Peradilan, Mei 2009

Mustamu, Julista. 2011. “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011

Purbopranoto, Kuntjoro, 1975. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung: Alumni

Simorangkir, JCT. dkk. 2008. Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Soetami, A. Siti. 2000. Hukum Administrasi Negara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Unduhan

Diterbitkan

2017-08-25

Cara Mengutip

Ansori, L. (2017). DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150. https://doi.org/10.35586/.v2i1.165

Terbitan

Vol 2 No 1 (2015): Jurnal Yuridis

Bagian

Articles

Lisensi

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
 

Creative Commons License

Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.