MEMAHAMI URGENSI PERADILAN MILITER DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

S Supriyatna

Sari


This paper aims to understand the urgency of the military court of the interest of national
defense and security. Political law in the reform era requires Army personnel (TNI) who commit
criminal acts of the general public subject to the judicial authority. In peacetime, this
understanding is acceptable, but when faced with a legal interest that reaches to the front (ius
constituendum), which is in effect a state of danger, especially the state of war, it would be
difficult to accept this understanding. In this context, the existence and role of Military Justice is
very important in ensuring the interests of national defense and security. To give an idea of
contextual understanding, this paper described it through discussion by a review of theoretical,
philosophical, sociological, and juridical.

Kata Kunci


Military justice, national defense

Referensi


Markas Besar TNI. 2010. Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek), Jakarta:Mabes TNI

Pusat Pembinaan Mental ABRI. 1991. Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Jakarta: Genta Publishing

Said, Salim. 2002. Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000, Jakarta: Aksara Karunia

Sianturi, S.R. 2010. Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta: Babinkum TNI

______. 1985. Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia, Pidato Dies

Natalis AHM-PTHM Ke-32 pada tanggal 2 Oktober 1984, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985

Simatupang, T.B. 1981. Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai, Jakarta:

Penerbit Sinar Harapan

Sumitro. 1998. Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Professional, Jakarta: PT Sinar Cakra Sakti

Tzu, Sun. 1993. Seni Perang Menang Dalam Persaingan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas, 10 Agustus 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berita Republik Indonesia, II, 7, hal. 45-48; Penjelasan hal. 51-56 (produk Proklamasi yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.




DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.150

Article Metrics

Sari view : 109 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Indexing By