PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)

Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan Sari D

Sari


Criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and environmental law are
regulated in Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management. The
principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence.
Law Number 32/2009 on Environmental Protection and Management of the Environment has
set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation
in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined
as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender. In
criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict
liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for
damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law, is expected
with the integration of the law will be able to simplify the process of proving environmental
crime by the corporation . This research aims to determine the corporate criminal liability
based on the principle of Strict Liability and its implications of the application of strict liability
corporation in the process of proving environmental crime.

Kata Kunci


Corporate, Criminal Liability, Strict liability

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Danusaputro, St. Munadjat. 1980. Hukum Lingkungan, Buku I : Umum, Bandung:Binacipta

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hatrik, Hamzah. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Jakarta: Prenada Media

Koesoemo, Iwan Arto. 2005. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni

Rahardjo, Satjipto. tt. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, Bandung: Sinar Baru

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia

Sabuan, Ansorie, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 1990

Sholehuddin. 2003. Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. “Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum Dan Pembangungan, No 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Prees

Strien, A.L.J. Van. 1994. Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dalam M.G. Faure, J.C. Oudijk, dan D Schaffmesiter ,Ed, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik), Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/07/87751/ICW-Minta SBY Evaluasi -

APBN -untuk-Lumpur-Lapindo/1 diakses tanggal 4Agustus 2012.

http://www.tempointeraktif.com, Tempo, Nomor 9 Tahun XXI, 27 April 1991: 15, Kolom Nasional, Boikot : Teknik Menghajar Produsen, diakses pada tangga 7 Juli 2011.

http://www.jatam.org. Fokus Galian : Ilusi Bisnis dan Ancaman Tambang Granit di Pulau Karimun, diakses pada tanggal 7 Juli 2011.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e899a156c405/klhpolri-sesalkanmaraknya-putusan-bebas , diakses tanggal 6 Juli 2013.




DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.148

Article Metrics

Sari view : 470 times
PDF - 641 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.