MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dian Kus Pratiwi

doi:10.35586/.v1i1.142

MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Penulis

Dian Kus Pratiwi

DOI:

https://doi.org/10.35586/.v1i1.142

Kata Kunci:

decentralization, public service

Abstrak

The legal purpose is to deepen knowledge of local governance and decentralization principles in public service ministry in terms of UU No. 25 Tahun 2009 and find out the mechanisms and implications decentralization of the local government. This research is a normative law prescriptive with normative juridical methods, by researching secondary data and then analyzed with the interpretation of the mechanisms and implications public services to local government authority in terms of the Public Service Act. Results showed that the implementation of public service decentralization motivated by devolution of power from central to local government. Arrangements for public services through decentralized is according to the principles in UU No. 25 Tahun 2009. Implementation shows that has some positive and negative implications

Biografi Penulis

Dian Kus Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Referensi

Agus, Dwiyanto, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada

Cst. Kansil dan Christine st Kansil. 2001. Pemerintah Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika

Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A (Ed). 1983. Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries. London: Sage Publications

Clarke M, M. dan Steward. 1992. “Public Service Orientation Developing The Approach” Policy Studies Journal, Vol. 13 No. 4

J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta

Joe Fernandes, dkk. 2002. Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta. Jakarta: IPOS dan Ford Fondation

H.M, Laica Marzuki. 2007. “Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Vol. 4 No. 1 Maret 2007

M. R. Khairul, Muluk. 2002. ”Desentralisasi, Teori, Cakupan dan Elemen”, Jurnal Administrasi Negara, Vol II/2, Maret

Nissatulikhsan, “Pergeseran Paradigma dalam Pelayanan Publik”, Harian Media Indonesia,21 April 2008

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Ratminto, Winarsih, Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan Publik (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Cararter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soekanto, Soerjono. 1985. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Unduhan

Diterbitkan

2017-08-25

Cara Mengutip

Pratiwi, D. K. (2017). MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Yuridis, 1(1), 73–89. https://doi.org/10.35586/.v1i1.142

Unduh Sitasi

Terbitan

Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Yuridis

Bagian

Articles

Lisensi

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).