FUNGSI LEGISLATIF DESA PASCA REFORMASI (Telaah Kritis atas UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6/2014 tentang Desa)

Riza Multazam Lutfy

Sari


This paper aims to determine the function of village legislative at post-reform. Based on historical data as well as critical analyzes of UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, and UU No. 6/2014 tentang Desa, it can be concluded that the function of village legislative at post-reform is ups and downs. BPD 1999 has such a dominant function, so that the village government is unbalanced. The function of BPD 2004 is stripped down, so that the village executive can run his will without any supervision. The BPD 2014 is equipped with control function, so that the expected mechanism of checks and balances in village governance can be realized. Thus, it can be said that the function of BPD 1999 is dominant, the function of BPD 2004
decreased, while the function of BPD 2014 is placed in a matched.


Kata Kunci


function, BPD

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ali, Madekhan. 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Cetakan Pertama. Malang: Averroes Press

Antlov, Hans. 2003. Exemplary Centre, Administrative Periphery Rural Ledership and the New Orde in Java, Diterjemahkan oleh Pujo Semedi, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Chandra, Ade. et. al. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa:Persembahan 40 Tahun STPMD “APMD”, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press

Christina, et. al. 2001. Jaman Daulat Rakyat: dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Dwipayana, AAGN Ari et. al. 2003. Membangun Good Goovernance di Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: IRE Press

Duara, Prasenjit. 1988. Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900- 1942, Cetakan Pertama. California: Stanford University Press

DuPuis, Erna Melanie dan Andergeest, Peter (ed). 1996. Creating the

Countryside: The Politics of Rural and Enviromental Discourse, Cetakan Pertama. Philadelphia: Temple University Press

Eko, Sutoro. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press

Haris, Syamsuddin. et. al. 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Cetakan Pertama. Jakarta: LIPI Press

Juliantara, Dadang (Penyunting). 2000. Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Karim, Abdul Gaffar (ed.). 2011. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kusmanto, Heri. et. al. 2007. Desa Tertekan Kekuasaan, Cetakan Pertama. Medan: Bitra Indonesia

Mayer, Adrian C. 1973. Caste and Kinship in Central India: A Village and Its Region, Cetakan Kelima. California: University of California Press

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan

Masyarakat Tinggal Landas, Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta

Nugroho, Tarli. 2007. Pembangunan Desa: dari Modernisasi ke Liberalisasi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Satunama

Sahdan, Gregorius (ed.). 2005. Transformasi Ekonomi-Politik Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press

Sirimorok, Nurhadi. 2010. Merdesa: Jatuh Bangun Membangun Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press

Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafii Maarif, Ahmad. 1996. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press

Triputro, R. Widodo (ed.). 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press

Zakaria, R. Yando. 2004. Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera bekerjasama dengan Karsa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa.




DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v1i1.138

Article Metrics

Sari view : 71 times
PDF - 139 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.