Praktik Penagihan Diskriminatif dalam Pinjaman Online: Analisis Hukum terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen di Indonesia - Mufidah, Putri; Najwa Zulfa, Alya; Intaniassifa; Arta Rea Ahmad, An Nazwa (Forschungsforum Law Journal, 2025)
Arus teknologi yang cepat telah membawa perubahan signifikan dalam sektor ekonomi, termasuk munculnya layanan pinjaman online yang memberikan kemudahan akses terhadap dana. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan serius terkait praktik penagihan diskriminatif yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online, khususnya yang beroperasi secara ilegal. praktik ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti, intimidasi dan ancaman terhadap peminjam, pelecehan berbasis gender, penyebaran data pribadi tanpa izin, serta perlakuan kasar berdasarkan status sosial. Dampak dari praktik ini sangat luas, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga tekanan psikologis yang berat terhadap si peminjam, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik penagihan diskriminatif dalam layanan pinjaman online di indonesia serta mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban praktik tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan untuk melindungi konsumen praktik penagihan diskriminatif masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan serta rendahnya literasi keuangan masyarakat mengenai risiko pinjaman online. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, peningkatan edukasi keuangan bagi masyarakat, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dan pihak terkait dalam memberantas pinjaman online ilegal. Dengan demikian, diharapkan perlindungan konsumen dapat lebih optimal dan kasus penagihan diskriminatif dapat diminimalisir di masa mendatang.