Pratiwi DK. MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Jurdis [Internet]. 25 Agustus 2017 [dikutip 6 Mei 2024];1(1):73-89. Tersedia pada: https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/142