[1]
D. K. Pratiwi, “MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK”, Jurdis, vol. 1, no. 1, hlm. 73–89, Agu 2017.