[1]
Pratiwi, D.K. 2017. MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Yuridis. 1, 1 (Agu 2017), 73–89. DOI:https://doi.org/10.35586/.v1i1.142.