Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia - Halim, Abdul; Pratama, Ariyall Hikam (Jurnal Yuridis, 2020)
Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampak pada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkan sanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yang merupakan negara civil law memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi denda yang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasi yang menerapkan sistem hukum common law yang memberlakukan poligami liar sebagai tindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesia dan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskan praktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dan tidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami, di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannya jelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteri yang dipoligami liar.