LIMITASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA BAGI TERDUGA PELANGGAR HAM

Abstrak

Praktik perkembangan sengketa keterbukaan informasi publik pada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara menuai polemik. Relaksasi menafsirkan informasi yang dikecualikan tidak dispesifikasikan secara jelas terhadap pemberian gelar tanda jasa kehormatan bintang jasa utama, salah satunya pada Putusan Nomor: 541/G/KI/2023/PTUN.JKT bahwa Joko Widodo menyerahkan tanda kehormatan kepada Erico Guetteres yang memiliki catatan buruk terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021 lalu. Ketidakwajaran pemberian melalui Keprres Nomor 78/TK/Tahun 2021ini senyatanya dilihat dari rekam jejak atas kejahatannya di Timor Timur tahun 1999 silam. Kemensetneg merasa bahwa lembaganya sebagai badan publik berwenang menolak atas pemberian informasi yang kategorinya dikecualikan untuk dibuka, antara lain salah satunya berisikan informasi pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Kemensetneg menentang pendapat Majelis Komisioner yang sama sekali tidak memperhatikan data pribadi Erico Guetteres serta penerima gelar lainnya.  Metode penelitian mengacu pada doktrinal yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta paradigmatik informasi sebagaimana perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan penafsiran informasi dikecualikan tidak terstandardisasi secara utuh diakibatkan oleh terlalu banyaknya aturan informasi publik yang secara definitif masih bersifat sektoral. Disharmonisasi terkait pandangan keputusan pemberian tanda jasa masuk dalam akta otentik atau jenis yang dapat disebarkan dalam publik, tak terkecuali bagaimana keterbukaannya apakah hanya diumumkan atau hanya melibatkan partisipasi masyarakat.