PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8039Abstrak
Perda adalah produk legislasi Pemerintah Daerah yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh diluar kehendak Pemerintah Pusat. Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Pusat, perlu dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Penelitian ini fokus pada pembahasan urgensi pengharmonisasian Peraturan Daerah dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengharmonisasian Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan karakteristik preskriptif. Dari hasil kajian didapati bahwa urgensi pengharmonisasian Perda terangkum dalam 3 (tiga) alasan yaitu pertama, karena Perda merupakan suatu sub sistem dalam sistem hukum nasional dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, Perda dapat diuji melalui Mahkamah Agung (judicial review), maupun oleh Pemerintah (executif review). Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembentukan Perda. Pada hakikatnya pengharmonisasian Perda didasarkan pada penerapan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif pencegahan tumpang tindih produk hukum.
Kata kunci : Pancasila, Pengharmonisasian, Peraturan Daerah.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Yuridis
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.