KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA KEBERATAN TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM DITERIMA
DOI:
https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.7271Abstract
In cases where the objection raised by the Defendant/Legal Advisor is accepted, the Defendant must be released from detention, allowing the Public Prosecutor to initiate a fresh prosecution with an amended indictment. Challenges arise during re-prosecution concerning the authority of the District Court Judge to order detention. This research adopts a normative legal approach. The findings indicate that, firstly, the District Court Judge lacks the authority to detain the Defendant, as the release from detention resulted solely from an error by the Public Prosecutor in indictment preparation. Re-detention by the District Court Judge is deemed a violation of the presumption of innocence and the principle of equality before the law. Secondly, future reforms to the Criminal Procedure Code should encompass provisions for the release of the Defendant from detention upon acceptance of objection, coupled with a confirmation of the District Court Judge's non-authorization to detain in the subsequent case. This study recommends a reform of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) to enhance legal certainty regarding the detention of the Defendant in subsequent cases.
Keywords: Indictment, Objection, Detention, Public Prosecutor, and Defendant.
Downloads
Published
Versions
- 2024-07-01 (2)
- 2024-06-30 (1)
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Yuridis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.










