INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Abstrak

Mudahnya syarat permohonan pailit di Indonesia membuat kreditur maupun debitur beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Selain itu, definisi pailit dan batas minimum jumlah utang belumlah jelas. Sampai saat ini, belum ada mekanisme untuk membuktikan ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Masalah ini berimplikasi pada mudahnya bangkrut secara hukum bagi debitur bahkan jika debitur tersebut masih solven dan beritikad baik. Hal inilah yang menjadikan kesehatan keuangan, jumlah aset, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme Insolvency Test agar tidak merugikan debitur yang masih solven serta beritikad baik. Problematika yang dianalisis yaitu perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan beritikad baik yang belum terakomodir secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dengan memasukkan metode Insolvency Test sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur, agar debitur solven dan beritikad baik dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.