PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS
DOI:
https://doi.org/10.35586/.v5i1.318Kata Kunci:
The Unlawful Act, Duty, Malpractice, MedicalAbstrak
Medical malpractice remains a problem in health that has not been clearly regulated in a national legislation. But the elements are already contained in Act No. 36 of 2009 on Health which includes criminal law enforcement, administration and civil law. In the perspective of civil law a medical malpractice is an unlawful act conduct that complies with the provisions of The Civil Code. This research based on normative juridical method within primary dan secondary legal materials. The results of this study indicate that the lawsuit of unlawful act (onrechtamtige daad) in medical malpractice is regulated in Article 1365 of the Civil Code with elements : 1) the patient must experience a tort; 2) there are errors or missions (in addition to individuals, hospitals may have duty for errors or missions); 3) there are causal between tort and error; 4) The act is unlawful. In addition, the responsibility of the unlawful act against the medical malpractice ased on Article 1365 of the Civil Code is can be material and immaterial compensation that have a related between errors and torts.
Referensi
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A. Garner, Bryan. 2006. Black’s Law Dictionary, Thomson West
Fuady, Munir. 2005. Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
Hatta, Moh. 2013. Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Yogyakarta: Liberty
Indriyanti Dewi, Alexandra. 2008. Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
Siswati, Sri. 2015. Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Jurnal:
Andi Fitriono, Riska, Budi Setyanto dan Rehnalemken Ginting, “Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal,” Yustisia, Vol. 5 No. 1 2016
Dameria, Rini, Achmad Busro dan Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010),” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1 2017
I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Kertha Patrika, Vol. 39 No.1 2017
Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, “Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis,” Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 2 2015
Peraturan Perundang-Undangan :
R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.