Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Impliksasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak
DOI:
https://doi.org/10.35586/.v3i2.182Kata Kunci:
Politics, Law, Single Candidate, Constitutional Court DecisionAbstrak
The focus of this study is to analyze the political direction of the law of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 on a single candidate and the implications for the elections simultaneously. The formulation of the problem is first, how the legal political direction single candidate in the decision of the Constitutional Court? Second, what are the implications of the decision of the Constitutional Court against the election system simultaneously ?. Diingin achievable goal is to determine the political direction of the single candidate of law in the Constitutional Court decision and the implications of the decision of the Constitutional Court against the election system simultaneously. This research is a normative approach cases and legislation. Due to the normative research used secondary data in the form of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The study concluded that the political direction of the legal decision of this Court is to ensure the constitutional rights of citizens and to use the mechanism of "agree" and "disagree". While the implication is direct implications in the form of their new mechanisms in the implementation of the upcoming election and the Commission must simultaneously make PKPU to provide arrangements regarding the model of ballots, campaign mechanism and the mechanism of logistics division. While the indirect impact in the form of a vacuum in the law for a single candidate in the elections in order laksanan quo law and legal vacuums settings for a single candidate election disputesReferensi
Ali, Mohammad Mahrus, “Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis”, Majalah Konstitusi, No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Adhani, Hani, “Sengketa Pilkada Pasangan Calon Tunggal”, Opini Majalah Konstitusi, N0. 105- November 2015. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Huda, Ni’matul, 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, FH UII Press.
Hanan, Djayadi, “Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai”, Suara Pakar, Majalah Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Hidayatullah, Bagus Anwar, “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 4,Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Lutfi, Mustafa, 2010. Hukum Sengketa Pemiukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press.
Mahfud MD, Moh. 2011, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, 2014. Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Utrecht, E. 1960, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbitan Universitas.
Rahardjo, Satjipto, 2000. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti, cet. V.
Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman
Anggraini, “Calon Tunggal Versus Bumbung Kosong”, Opini Sindonews.com, diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 08.03
Damang, “Implikasi Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah”, Opini NegaraHukum.com. diakses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 07.11
Wedhaswary, Inggried Dwi, “Ini isi perppu pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY”, http://nasional.kompas.com Diakses pada tanggal 10-12-2015.
Waluyo, Andy Lala “Antisipasi Calon Tunggal, KPU Perpanjang Waktu Pendaftaran Calon Pilkada”, www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 13 Desember 2015
Matias Toto Suryaningtyas, “Polemik Calon Tungal Pilkada Serentak” http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2015/08/13/Polemik-Calon-Tunggal-Pilkada-Serentak, diakses tanggal 13 Desember 2015
Andi, Ferdian, “Implikasi Serius MK Putuskan Calon Tunggal Pilkada”, http://nasional.inilah.com/ diakses pukul 21.19 pada tanggal 16 Desember 2015
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.