SENGKETA PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN
DOI:
https://doi.org/10.35586/.v2i1.163Kata Kunci:
Tax Court, State Administrative Court, Tax disputeAbstrak
The existence of the Tax Court has affirmed in UU No. 14 of 2002 on the Tax Court has the authority to examine and decide cases on tax disputes, but the presence of some of the characteristics of the Tax Court is not synergistic with the State Administrative Court still leaves will debate the status of the existence of the Court Tax system of judicial authority in Indonesia. Basically the Tax Court does have characteristics that almost resembles the State Administrative Court seen from the types of disputes that can be examined and decided upon. On the subject of dispute there is a slight difference due to the State Administrative Court only recognizes the people and civil legal entity that can take the case to be examined. While the Tax Court also acknowledged the permanent establishment as one of the subjects may submit the case to be examined in the Tax Court. It is not appropriate for some academics so as not fitting if the Tax Court
is under the State Administrative Court.
Referensi
Atmosudirdjo, Prajudi. 1995. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Balai Aksara
Barata, Atep Adya. 2003. Memahami Pengadilan Pajak "Meminimalisasi danMenghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai", Jakarta: Elex Media
Komputindo
Brotodiharjo, R. Santoso. 1987. Ilmi Hukum Pajak, Bandung: PT. Eresco
Friedman, Lawrence M. 2001. Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa
Hartono, Sunaryati. 1976. Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Jakarta: Binacipta
Irianto, Slamet Edi. 2009. Pajak Negara dan Demokrasi, Konsep dan Implementasinya di Indonesia
Pudyatmoko, Sri. 2009. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, Jakarta:Gramedia
Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1982. Perihal Kaedah Hukum, Bandung:Alumni
Soeparman. 1994. Tindak Pidana Dibidang Perpajakan, Bandung: Citra Aditya Bakti Suparman
Erman. 2004. Kitab Undang-undang PTUN, Jakarta: Fokusmedia
Soekanto, Soerjono. 1985. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali
Tjip, Smail. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
Wignyosoebroto, Sutandyo, 1974, Penelitian Hukum, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan FH. UNHAIR
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.