PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)

Lutfil Ansori

doi:10.35586/.v1i1.139

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)

Penulis

Lutfil Ansori Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.35586/.v1i1.139

Kata Kunci:

Vice President, responsibility, system of government

Abstrak

In the system of government of the Republic of Indonesia, the President holds the highest governmental authority in carrying out its obligations assisted by a Vice President. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 4 is said "In performing duties, the President is assisted by a Vice President". Constitutionally this article shows the position and duties of the Vice President as assistant to the President. Presenting the system of government by the constitution is intended to determine a position of the Vice President in related with the President in terms of responsibility. Based on normative juridical approach in this research, it is concluded that the presence of 1945 Constitution Amendment increasingly clarifies that the Vice President responsibility is to the President. It is based on the position of the Vice President interpretation in the Indonesian system that is not equal. This unequal position shows that the presidency as an organizer of the government administration is singular (single executive). However, to avoid the impression of the Vice President as a "spare tire", the Vice President should be given a clear constitutionally duties by delegating or sharing of
duties and not through delegating or sharing of the power

Biografi Penulis

Lutfil Ansori, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Lutfil Ansori, SHI., MH lahir di Tuban pada 13 November 1983, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 dan Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2012 dengan konsentrasi kajian HTN/HAN. Karya ilmiah yang telah dihasilkan penulis antara lain buku TAP MPR dalam Sistem Pengujian Perundang-undangan: Kajian Terhadap Eksistensi dan Pengujian Ketetapan MPR Pasca Perubahan UUD 1945 (Penerbit Diandra, 2014).

Referensi

Lijphart, Arend. 1995. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Manan, Bagir. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni

________, 1999. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Chaidir, Ellydar. 2001. Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif Konstitusi. Yogyakarta: UII Press

Asshiddiqie, Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran

Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press

________. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta:Konstitusi Press

________. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Jakarta: Konstitusi Press

Mahfud MD, Moh. 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press

________. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Huda, Ni'matul. 1999. Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII

________. 2007. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

________. 2004. Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Unduhan

Diterbitkan

2017-08-25

Cara Mengutip

Ansori, L. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945). Jurnal Yuridis, 1(1), 23–41. https://doi.org/10.35586/.v1i1.139

Unduh Sitasi

Terbitan

Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Yuridis

Bagian

Articles

Lisensi

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).