FUNGSI LEGISLATIF DESA PASCA REFORMASI (Telaah Kritis atas UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6/2014 tentang Desa)
DOI:
https://doi.org/10.35586/.v1i1.138Kata Kunci:
function, BPDAbstrak
This paper aims to determine the function of village legislative at post-reform. Based on historical data as well as critical analyzes of UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, and UU No. 6/2014 tentang Desa, it can be concluded that the function of village legislative at post-reform is ups and downs. BPD 1999 has such a dominant function, so that the village government is unbalanced. The function of BPD 2004 is stripped down, so that the village executive can run his will without any supervision. The BPD 2014 is equipped with control function, so that the expected mechanism of checks and balances in village governance can be realized. Thus, it can be said that the function of BPD 1999 is dominant, the function of BPD 2004
decreased, while the function of BPD 2014 is placed in a matched.
Referensi
Ali, Madekhan. 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Cetakan Pertama. Malang: Averroes Press
Antlov, Hans. 2003. Exemplary Centre, Administrative Periphery Rural Ledership and the New Orde in Java, Diterjemahkan oleh Pujo Semedi, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
Chandra, Ade. et. al. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa:Persembahan 40 Tahun STPMD “APMD”, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press
Christina, et. al. 2001. Jaman Daulat Rakyat: dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
Dwipayana, AAGN Ari et. al. 2003. Membangun Good Goovernance di Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: IRE Press
Duara, Prasenjit. 1988. Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900- 1942, Cetakan Pertama. California: Stanford University Press
DuPuis, Erna Melanie dan Andergeest, Peter (ed). 1996. Creating the
Countryside: The Politics of Rural and Enviromental Discourse, Cetakan Pertama. Philadelphia: Temple University Press
Eko, Sutoro. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press
Haris, Syamsuddin. et. al. 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Cetakan Pertama. Jakarta: LIPI Press
Juliantara, Dadang (Penyunting). 2000. Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
Karim, Abdul Gaffar (ed.). 2011. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kusmanto, Heri. et. al. 2007. Desa Tertekan Kekuasaan, Cetakan Pertama. Medan: Bitra Indonesia
Mayer, Adrian C. 1973. Caste and Kinship in Central India: A Village and Its Region, Cetakan Kelima. California: University of California Press
Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan
Masyarakat Tinggal Landas, Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta
Nugroho, Tarli. 2007. Pembangunan Desa: dari Modernisasi ke Liberalisasi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Satunama
Sahdan, Gregorius (ed.). 2005. Transformasi Ekonomi-Politik Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press
Sirimorok, Nurhadi. 2010. Merdesa: Jatuh Bangun Membangun Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Syafii Maarif, Ahmad. 1996. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press
Triputro, R. Widodo (ed.). 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah, Cetakan Pertama. Yogyakarta: APMD Press
Zakaria, R. Yando. 2004. Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera bekerjasama dengan Karsa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.