PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT NOTARIS TIDAK SAKSAMA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA JUAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jak-Sel)

Abstrak

Pembelian dan penjualan hak atas tanah antara penjual dan pembeli tidak selalu melibatkan penulisan langsung akta jual beli. Namun, proses pembelian dan penjualan hak atas tanah dapat didahului dengan penulisan perjanjian jual beli beserta kuasa hukum. Notaris memiliki kewajiban untuk teliti, artinya mereka harus cermat dan tepat dalam menyusun akta-akta mereka. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali gagal menjalankan tugasnya dengan cermat, seperti dalam putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, di mana seorang notaris ditemukan lalai dalam menjalankan tugasnya, mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah akibat adanya orang palsu yang berpura-pura sebagai pemilik tanah dan menandatangani perjanjian jual beli dengan kuasa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, merujuk pada norma-norma hukum dengan menganalisis sumber-sumber bibliografis atau sekunder sebagai dasar untuk mengatasi masalah. Kegagalan notaris dalam memeriksa identitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan akta dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi ganti rugi dalam bentuk pemulihan kondisi semula, larangan pengulangan tindakan serupa, serta pengakuan hukum atas kesalahan notaris dan tanggung jawab hukum notaris atas tindakan tidak adil dalam pembuatan akta jual beli disertai kuasa hukum dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik hak atas tanah dan secara administratif atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Notaris.