PERAN REGULASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DAN NEGARA ASEAN: TANTANGAN DALAM INVESTASI ASING
DOI:
https://doi.org/10.35586/jyur.v12i1.11297Kata Kunci:
TKDN, KPBU, Investasi Asing, InfrastrukturAbstrak
Penelitian ini membahas peran regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada sektor infrastruktur di Indonesia serta membandingkannya dengan pendekatan kebijakan di Vietnam. Regulasi TKDN bertujuan untuk memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor melalui penggunaan produk dan jasa lokal. Namun, penerapan regulasi ini juga menimbulkan tantangan, khususnya dalam menarik investasi asing yang memerlukan fleksibilitas dalam rantai pasok dan teknologi. Studi kasus pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata menunjukkan bagaimana kebijakan TKDN diterapkan secara teknis dan administratif, serta bagaimana investor asing menyesuaikan strategi bisnis mereka. Dibandingkan dengan Vietnam, yang menggunakan pendekatan insentif dan preferensi harga tanpa kewajiban eksplisit TKDN, Indonesia cenderung lebih tegas dalam pengaturannya. Penelitian ini menyarankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan penciptaan iklim investasi yang kompetitif demi mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Referensi
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2015. Rencana Strategis BKPM 2015–2019. Jakarta: BKPM.
Cimino, Cathleen et. al. 2014. A Proposed Code to Discipline Local Content Requirements. Peterson Institute for International Economics Policy Brief No. PB14-6.
Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Kalyuzhnova, Yelena. et. al. 2016. Local Content Policies in Resource-Rich Countries. London: Palgrave Macmillan UK.
Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi. 2017. Modul Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Terkait Infrastruktur. Bandung: Pusdiklat SDA Dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Karya Ilmiah
Anh, Chu Minh. “Law on Bidding in Capital Construction: Current Status of Regulations, Limitations and Proposed Solutions.” Middle East Research Journal of Economics and Management. Vol. 4 No. 3 (2024). Hlm. 76.
Anh, Chu Minh. “Factors Affecting and Limitations in Bidding Activities under Vietnam's Law.” International Journal of Engineering Inventions. Vol. 13 Issue 5 (2024). Hlm. 318.
Baum, Anja. “Vietnam's Development Success Story and the Unfinished SDG Agenda.” Asia Pacific Department IMF. (2020). Hlm. 25.
Dung, Nguyen Thi Tuyet, Nguyen Huu Dung, dan Dinh Tuan Hai. “Research on Public-Private Partnership (PPP) Investment under Build-Operate-Transfer (BOT) and Build-Lease-Transfer (BLT) Contract Types in the High-Speed North-South Rail Project (HSR), the Hanoi-Vinh Line.” The Open Transportation Journal. Vol. 18 (2024). Hlm. 2-3.
Fakhirah, Salsabila. “Dinamika Negosiasi-EU CEPA dalam Konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijawa. (2022).
Grossman, G. M., “The Theory of Domestic Content Protection and Content Preference.” The Quarterly Journal of Economics 96, no. 4 (1981). Hlm. 583–603.
Hidayat, Taufik, Roni Ekha Putera, dan Hendri Koeswara. “Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 12 No. 1 (2024). Hlm. 91.
Ismail, Asmirawati Ismail. “Kualitas Layanan Sistem Perijinan Perdagangan Online Inatrade Di Kementerian Perdagangan.” jurnal kemendag. Vol. 8 No. 2 (2014). Hlm. 269–290.
Kemp, Murray C, “The Mill-Bastable Infant-Industry Dogma.” Journal of Political Economy 68, no. 1 (1960). Hlm. 65–67.
Kurniagung, Ichsan Perwira, "Analisis Terhadap Mekanisme Dan Akibat Hukum
Dari Penjaminan Infrastruktur Yang Diberikan Pemerintah Dalam Suatu Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2014).
Ng, Tony dan Vuong Hoang Do. “Government Procurement Clause in EVFTA and Implications for Vietnam.” Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management. Vol. 4 No. 4 (2020). Hlm. 3.
Ngoc, Nguyen Thi Mong dan Hoang Le Buu. “The Law on Enterprises' Investment Incentives for Foreign Investment in Vietnam.” Journal of Economics, Finance and Management Studies. Vol. 07 Issue 06 (2024). Hlm. 3362.
Pham, Quynh Huong Nguyen. “The Partnership of Public-Private in Vietnam: Barriers and Some Raise Problems,” Global Academic Journal of Economics and Business. Vol. 5 No. 2 (2023). Hlm. 33.
Pratama, I Putu Andika dan I Wayan Adnyana. “Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Telepon Seluler Dalam Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Indonesia.” Jurnal Hukum. Vol. 19. No. 2 (2024). Hlm. 18-29.
Putri, Siti Adlia Catur,“Kedudukan Badan Layanan Umum dalam Skema Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah”. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2022).
Qiu, Larry D. and Zhigang Tao, “Export, Foreign Direct Investment, and Local Content Requirement.” Journal of Development Economics 66, no. 1 (2001). Hlm. 101–125.
Sriyana, et.al. "Analisis Pengaruh Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Keekonomian PLTN." Jurnal Pengembangan Energi Nuklir. Vol. 12 No. 2 (2010). Hlm. 127-137.
Simanjuntak, Eldo Malba, “Analisis Skema Investasi dan Partisipasi Investor dalam
KPBU pada Proyek Jalan Tol di Indonesia”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2017).
Tisnawan, Nabil Adika, “Analysis of Local Content Requirements of Presidential
Regulation No. 55/2019 and Their Consistency with the GATT and the TRIMs Agreement within the WTO Framework”. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2022).
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6891.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Hanoi: Government of Vietnam, March 29, 2021.
Vietnam. Circular No. 09/2021/TT-BKHĐT.
Vietnam. Circular No. 23/2015/TT-BKHCN.
Vietnam. Decree No. 35/2021/ND-CP on Detailed Regulations and Guidance on the Implementation of the Law on Investment According to Public-Private Partnership Mode.
Vietnam. Decree No. 63/2014/ND-CP on Public Procurement.
Vietnam. Decree No. 63/2018/ND-CP on Investment in the form of Public-Private Partnership..
Vietnam. Law on Investment No. 61/2020/QH14.
Vietnam. Law on Investment in the form of Public-Private Partnership No. 64/2020/QH14.
Vietnam. Resolution No. 23-NQ/TW on National Industrial Development Policy to 2030 Vision to 2045.
LAIN-LAIN
Badan Pengatur Jalan Tol, “Skema Investasi”, bpjt.pu.go.id, tersedia pada https://bpjt.pu.go.id, diakses 7 April 2025.
Baihaqi, Bari, “Kebijakan TKDN Dinilai Sulitkan Integrasi ke Rantai Nilai Global.”
Neraca.co.id, 2 Mei 2024, https://www.neraca.co.id/article/208030/kebijakan-tkdn-dinilai-sulitkan-integrasi-ke-rantai-nilai-global, diakses 10 Mei 2025.
GBO Correspondent. “How Vietnam is revolutionising solar power.” gboawards.com. 8 Oktober 2021. Tersedia pada https://www.gboawards.com/how-vietnam-is-revolutionising-solar-power/. Diakses pada 4 April 2025.
Ghudzamir, Akmal, “Kewajiban Pelaporan SIINas Bagi Pelaku Usaha Industri,” Smartlegal.id, 9 Agustus 2024, https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2024/08/09/kewajiban-pelaporan-siinas-bagi-pelaku-usaha-industri/, diakses 10 Mei 2025.
Handoyo, “Negosiasi Terlalu Lama, Indonesia Depak LG dari Proyek Strategis Baterai Listrik,” kompas.com, 24 April 2025, https://industri.kontan.co.id/news/negosiasi-terlalu-lama-indonesia-depak-lg-dari-proyek-strategis-baterai-listrik, diakses 9 Mei 2025.
Kementerian PUPR, “Kementerian PUPR Tingkatkan Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN Melalui KPBU,” pembiayaan.pu.go.id, 6 April 2021, tersedia pada https://pembiayaan.pu.go.id/news/detail/16/Kementerian-PUPR-Tingkatkan-Pembiayaan-Infrastruktur-Non-APBN-Melalui-KPBU, diakses 10 Mei 2025.
Mahardhika, Lorenzo Anugrah. "Kota Ho Chi Minh City, Vietnam Akhirnya Punya Jalur Metro Pertama." ekonomi.bisnis.com. 23 Desember 2024. Tersedia pada https://ekonomi.bisnis.com/read/20241223/620/1826395/kota-ho-chi-minh-city-vietnam-akhirnya-punya-jalur-metro-pertama. Diakses pada 2 April 2025.
Neraca. “Kebijakan TKDN Dinilai Sulitkan Integrasi ke Rantai Nilai Global.”
Neraca.co.id, 2 Mei 2024. Tersedia pada https://www.neraca.co.id/article/208030/kebijakan-tkdn-dinilai-sulitkan-integrasi-ke-rantai-nilai-global. Diakses pada 10 Mei 2025.
Nuriya, Ida, “Apakah Inkonsistensi Regulasi Dapat Menghambat Investasi Asing ke Indonesia?,” kumparan.com, 4 Agustus 2024, https://kumparan.com/ida-nuriya/apakah-inkonsistensi-regulasi-dapat-menghambat-investasi-asing-ke-indonesia-23BW09CI3af/1, diakses 10 Mei 2025.
Puspapertiwi, Erwina Rachmi dan Rizal Setyo Nugroho, “Mengenal PLTS Terapung Cirata, Diklaim Terbesar di Asia Tenggara,” kompas.com, https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/30/113000465/mengenal-plts-terapung-cirata-diklaim-terbesar-di-asia-tenggara, diakses 7 April 2025.
Riffaldi, Chiara. et. al. “Building big better: how to leverage public-private partnerships to transform local economies in the GCC.” Middle-east.kearney.com. 21 Maret 2024. Tersedia pada https://www.middle-east.kearney.com/service/industrial-development/article/building-big-better-how-to-leverage-public-private-partnerships-to-transform-local-economies-in-the-gcc2. Diakses pada tanggal 6 April 2025.
Sari, Norma. “Analisis Dampak Perjanjian Trans Pasifik Partnership (TPP) terhadap Perlindungan Konsumen Obat di Indonesia.” Makalah disajikan oleh Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan, 2017. Hlm. 441.
Sidik, Budiawan, “Tantangan Berat Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Era Pemerintahan Presiden Prabowo,” Kompas.com, 12 Mei 2025, https://www.kompas.id/artikel/tantangan-berat-pengembangan-energi-baru-terbarukan-di-era-pemerintahan-presiden-prabowo, diakses 13 Mei 2025.
World Bank Group. 2022 Investment Policy and Regulatory Review. (World Bank Group: Washington, 2022). Hlm. 9.
Yunianto, Faisal, “Kemenperin Tingkatkan Kualitas Data Lewat Penyempurnaan SIINas,” antaranews.com, 30 Januari 2025, https://www.antaranews.com/berita/4615914/kemenperin-tingkatkan-kualitas-data-lewat-penyempurnaan-siinas, diakses 10 Mei 2025.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Yuridis
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Jurnal Yuridis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
