Legal Politics of Witness Protection Guarantee for Reporter of Election Criminal Violations as an Effort to Enforce Indonesian Election Laws

Authors

  • Wianda Julita Maharani UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

DOI:

https://doi.org/10.35586/velrev.v7i2.9480

Keywords:

legal politic, electoral crime, Protection Guarantee, democracy

Abstract

This study aims to determine the urgency of providing guarantees for the protection of reporter witnesses of election criminal violations in national law. This research is a normative legal research using literature research as the data collection method. The research method used is normative juridical based on statute approach. The results of this study indicate that there is no legal guarantee for the protection of reporter witnesses of election criminal offenses as a form of lex specialis of electoral law enforcement in Indonesia. Meanwhile, the guarantee of protection of the reporter's witness is very necessary to maintain the stability of democracy in Indonesia which is characterized by the running of elections according to the principle of LUBER JURDIL. As a result, the author recommends that lawmakers formulate legal products, both in the form of laws and amendments to laws that are able to accommodate the needs of legal protection of reporting witnesses of election criminal offenses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baehaki, K. (2021). Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah. Philosophia Law Review, 1(1), 39–56.

Bawaslu Jateng. (2023). Webinar Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024. Youtube. https://www.youtube.com/live/cj7tcb5hke0?si=KM6ztkuJnMBPVogK

Edward Trias Pahlevi, M., & Abdi Amrurobbi, A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 141–152. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611

Fahmi, K. (2019). Menata Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan.

Friedman, L. M. (1984). American Law: An Introduction. W.E. Norton & Company.

Gunawan, A. F., & Meliana, Y. (2024). Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whisteblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 07(01).

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.

Iksan, M. (2012). Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Muhammadiyah University Press.

Ilham, Parman, L., & Risnain, M. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan umum kepala daerah (Study di kota Bima dan Kabupaten Bima). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1).

Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Lex Renaissance, 5(1), 20–31. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art2

Kiprah. (2018). Lucunya, Ketua Panwas Justru Intimidasi Pelapor Politik Uang. Kiprah. https://kiprah.co.id/lucunya-ketua-panwas-justru-intimidasi-pelapor-politik-uang/

MD, M. M. (2012). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Rajawali Press.

Muhamad, N. (2024). Banyak Pemilih Tolak Politik Uang, tapi Banyak Juga yang Mewajarkan. Katadata.Com. https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/191eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan

Pandu, P. (2019). Ikhtiar Bawaslu dan Modus Politik Uang yang Terus Berubah. Kompas. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/15/ikhtiar-bawaslu-dan-modus-politik-uang-yang-terus-berubah

Sinaga, E. J., & Maryanah, D. T. (2022). Analisis Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Pelaporan Praktek Vote Buying. Journal of Government and Social Issues (JGSI), 2(1), 23–37. https://doi.org/10.23960/JGSI.V2I1.23

Suhendi, D. (2020). Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pemilihan Kepada Desa dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung). Jurnal Tatapamong, 2(2), 51–70. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246

Regulation:

UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1073.

Downloads

Published

2024-11-27

How to Cite

Maharani, W. J. (2024). Legal Politics of Witness Protection Guarantee for Reporter of Election Criminal Violations as an Effort to Enforce Indonesian Election Laws. Veteran Law Review, 7(2), 163–173. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i2.9480